Penegakan Hukum Lemah, Ekonomi tak Menjanjikan

Penegakan Hukum Lemah, Ekonomi tak Menjanjikan

Pegiat antikorupsi, pakar, dan akademikus menilai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam seratus hari pertama masih serba kurang. Mereka menilai pemerintah belum optimal dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, selama seratus hari, pemerintah Jokowi belum menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat gerakan antikorupsi. Justru sebaliknya, kata dia, pemerintah membuat kebijakan yang cenderung melemahkan pemberantasan korupsi. “Seratus hari pertama just running ditandai dengan titik balik pemberantasan korupsi,” kata Dadang, kemarin.

Kinerja perekonomian nasional juga dianggap belum cerah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai target Jokowi untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen kian diwarnai pesimisme. “Kebijakan yang diambil justru menahan pertumbuhan ekonomi,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Pencopotan Dirjen Imigrasi Dinilai sebagai Cuci Tangan Yasonna

Kalangan pegiat antikorupsi menuding pencopotan Ronny F. Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya cuci tangan Menteri Hukum Yasonna Laoly dari kisruh keberadaan Harun Masiku. Mereka meminta Presiden Joko Widodo agar juga mencopot Yasonna dari jabatannya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan pencopotan Ronny merupakan upaya buang badan Yasonna. “Presiden jangan terkecoh atas langkah ini, karena justru pencopotan ini membuktikan adanya masalah di tubuh Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Asfinawati, kemarin.