Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara Diperketat

Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara Diperketat

Bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi virus Corona di Singapura dan negara tetangga lainnya membuat pemerintah Indonesia kian waspada. Pemerintah memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk orang dari negara terjangkit wabah akibat virus mematikan itu.

Kementerian Kesehatan sudah memerintahkan semua kantor kesehatan di pelabuhan dan bandara untuk memberikan kartu peringatan kesehatan kepada setiap penumpang, terutama yang berasal dari negara yang terpapar virus Corona seperti Singapura. Kementerian juga menganjurkan agar warga Indonesia tak bepergian ke negara terjangkiti wabah itu.

Survei: Mayoritas Anggota DPR Abai Ihwal Isu Keragaman

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan adanya kecenderungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kurang peduli terhadap isu keragaman dan kebangsaan dalam metode pendidikan agama di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam survei yang hasilnya diumumkan di Jakarta, kemarin. Survei ini menemukan, hanya 12,16 persen responden anggota DPR yang menganggap persoalan keragaman dalam pendidikan agama merupakan isu penting.

Direktur PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Sirojudin Arif, menyatakan survei juga menemukan hanya 19,46 persen anggota parlemen yang menganggap persoalan kebangsaan dalam pendidikan agama itu penting. “Survei ini menunjukkan tak banyak anggota DPR yang bilang isu keragaman, kebangsaan, dan minoritas itu penting,” ucap Sirojudin.

Corona Memperlambat Ekonomi Indonesia

Corona Memperlambat Ekonomi Indonesia

Pemerintah menyatakan wabah corona menekan ekonomi Indonesia. Virus mematikan asal Cina itu memaksa Indonesia menutup pintu bagi turis Tiongkok, menurunkan ekspor, serta perdagangan.

Pemerintah menyetop penerbangan dan pelayaran dari dan ke Cina mulai pukul 00.00 WIB tadi malam. Ini merupakan langkah berat mengingat ada dua juta wisatawan Tiongkok mengunjungi Indonesia setiap tahun dan menghasilkan potensi devisa US$ 4 miliar. Kementerian Koordinator Perekonomian menghentikan impor hewan hidup dari negara tersebut, termasuk bawang putih dan buah-buahan.

Penentangan Pemulangan WNI Eks ISIS Menguat

Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik rencana Menteri Agama Fachrul Razi memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Fachrul dianggap melampaui kewenangannya karena kebijakan itu merupakan ranah Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

OJK Percepat Reformasi Industri Asuransi

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan reformasi pengaturan dan pengawasan industri keuangan nonbank, terutama asuransi. Hal ini didorong berbagai persoalan yang menimpa perusahaan asuransi nasional, mulai AJB Bumiputera, Jiwasraya, hingga Asabri.

OJK menyatakan reformasi itu meliputi perbaikan manajemen risiko, tata kelola, hingga laporan kinerja investasi. Mereka akan memastikan semua perusahanaan asuran menerapkan aspek kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai yang disyaratkan.

 

Omnibus Law Perpajakan Diharapkan Menambah Wajib Pajak Baru

Omnibus Law Perpajakan Diharapkan Menambah Wajib Pajak Baru

Pemerintah berharap pemberian insentif pajak dapat menangkap momentum perbaikan ekonomi. ”Meski kebijakan tersebut memangkas tarif pajak yang berujung pada berkurangnya pendapatan negara, wacana ini untuk menggenjot investasi dan menambah wajib pajak baru,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di bilangan Senayan, kemarin malam.

Melalui rancangan undang-undang omnibus law perpajakan, pemerintah yakin sejumlah relaksasi tarif perpajakan tersebut bisa menjadi pemanis iklim investasi di Tanah Air. Diskon tarif itu menyasar pada pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai, yang selama ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Jakarta Peringkat Ke-10 Kota Termacet di Dunia

Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas, TomTom Traffic Index, menempatkan Jakarta
di peringkat kesepuluh sebagai kota termacet di dunia pada 2019. Setahun sebelumnya, posisi Jakarta berada di peringkat ketujuh. Meski ada perbaikan peringkat, tingkat kemacetan di Ibu Kota pada 2018 dan 2019 tetap sama, yakni 53 persen.

Harga Pangan Picu Kenaikan Inflasi pada Awal Tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen mengalami kenaikan atau terjadi inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (month-to-month) pada Januari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen. Andilnya pada tingkat inflasi nasional sebesar 0,41 persen.

Omnibus Law Perpajakan Rawan Salah Sasaran

Omnibus Law Perpajakan Rawan Salah Sasaran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau dikenal dengan Omnibus Law Perpajakan, pekan ini. Dalam draft yang diperoleh Tempo, undang-undang ini sarat dengan pemangkasan pajak untuk menarik investasi. Mulai dari pemangkasan PPh dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun pajak 2021 dan 2022, pembebasan pajak untuk penghasilan yang diinvestasikan di dalam negeri, pembebasan pajak untuk industri pionir dan investor kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga pembebasan pajak bagi warga asing yang memiliki keahlian tertentu.

Pemerintah Tutup Kunjungan dari Cina

Pemerintah membatasi kunjungan masuk dan kunjungan keluar Cina pasca-penyebaran novel coronavirus. Pemerintah melarang masuknya semua pendatang yang tiba dari Cina dan sudah berada di Cina selama 14 hari. Mereka untuk sementara tidak diizinkan masuk dan transit di Indonesia.

Penambahan Mal Baru di Jakarta Menuai Kritik

Tahun ini, Ibu Kota akan memiliki empat mal anyar yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Empat mal itu adalah Pondok Indah Mall 3, Senayan Park, Aeon Mall Tanjung Barat, dan Astha District 8. Munculnya pusat belanja baru ini semakin mempertegas predikat Jakarta sebagai kota dengan mal terbanyak senusantara.

Penegakan Hukum Lemah, Ekonomi tak Menjanjikan

Penegakan Hukum Lemah, Ekonomi tak Menjanjikan

Pegiat antikorupsi, pakar, dan akademikus menilai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam seratus hari pertama masih serba kurang. Mereka menilai pemerintah belum optimal dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, selama seratus hari, pemerintah Jokowi belum menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat gerakan antikorupsi. Justru sebaliknya, kata dia, pemerintah membuat kebijakan yang cenderung melemahkan pemberantasan korupsi. “Seratus hari pertama just running ditandai dengan titik balik pemberantasan korupsi,” kata Dadang, kemarin.

Kinerja perekonomian nasional juga dianggap belum cerah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai target Jokowi untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen kian diwarnai pesimisme. “Kebijakan yang diambil justru menahan pertumbuhan ekonomi,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Pencopotan Dirjen Imigrasi Dinilai sebagai Cuci Tangan Yasonna

Kalangan pegiat antikorupsi menuding pencopotan Ronny F. Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya cuci tangan Menteri Hukum Yasonna Laoly dari kisruh keberadaan Harun Masiku. Mereka meminta Presiden Joko Widodo agar juga mencopot Yasonna dari jabatannya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan pencopotan Ronny merupakan upaya buang badan Yasonna. “Presiden jangan terkecoh atas langkah ini, karena justru pencopotan ini membuktikan adanya masalah di tubuh Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Asfinawati, kemarin.