KASUS SENGKETA SAHAM, GOLDMAN SACHS AJUKAN BANDING

1. KASUS SENGKETA SAHAM, GOLDMAN SACHS AJUKAN
BANDING.

JAKARTA — Goldman Sachs International
memutuskan untuk mengajukan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
memenangkan gugatan Benny Tjokrokrosaputro
mengenai perkara transaksi saham PT Hanson
International Tbk (MYRX). “Kami bingung soal
putusan ini,” ujar kuasa hukum Gold man Sachs,
Harjon Sinaga, dari Firma Hukum Lubis Ganie
Surowidjojo, kemarin.

2. Sri Mulyani: Pantau Fenomena Disrupsi dalam
Perekonomian.

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati berharap Badan Pusat Statistik (BPS)
bisa cepat menangkap fenomena disrupsi yang
terjadi pada perekonomian Indonesia. Pasalnya,
dalam beberapa tahun ini terjadi banyak
perubahan kebiasaan dalam perekonomian secara
cepat, khususnya dalam konsumsi. “Jangan lupa,
kalau bicara konsumsi, basket of consumption
itu dilakukan per 10 tahun.

3. KAI Biayai Kereta Bandara dengan Obligasi.

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (persero)
mendapat dana segar untuk menuntaskan proyek
kereta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melalui
penerbitan surat utang (obligasi) senilai Rp 2
triliun. Penerbitan obligasi perdana ini
mendapat respons positif dari pasar dan
mengalami kelebihan permintaan hingga Rp 5,2
triliun.

4. Kapal Ternak Kelima Segera Rampung.

JAKARTA — Pembangunan kapal khusus pengangkut
ternak, hingga awal pekan ini, terealisasi
sekitar 87,12 persen. Kapal ternak pesanan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan itu merupakan bagian
dari kebijakan tata niaga komoditas strategis
daging sapi.

Miris, Pengusaha Berdamai dengan Korupsi

1. Pemprov dan DPRD DKI Hamburkan Uang.

JAKARTA – SEJUMLAH kalangan mengkritisi
penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2018 yang dinilai
tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan
masyarakat. Peneliti dari Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto,
mencontohkan menggelembungnya dana operasional
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP) dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5
miliar.

2. Desakan Novanto Mundur Menguat.

JAKARTA – PERMINTAAN Setya Novanto agar
pimpinan DPR tetap mempertahankan posisi
dirinya sebagai Ketua DPR tak dianggap sejumlah
fraksi di parlemen. Fraksi Partai NasDem DPR
menyarankan Novanto mundur dari jabatannya
sebagai Ketua DPR agar fokus pada kasus yang
membelitnya dan demi menjaga kewibawaan lembaga
tinggi negara itu.

3. Miris, Pengusaha Berdamai dengan Korupsi.

JAKARTA – ALIH-ALIH menjauhi korupsi, pengusaha
Indonesia malah berkompromi dengan korupsi.
Padahal, mereka juga korban perilaku korup
penyelenggara negara. Hal itu terungkap dalam
survei indeks persepsi korupsi (IPK)
Transparency International Indonesia (TII)
terkait dengan perspektif korupsi pada 2017 di
kalangan pengusaha Indonesia.

4. Istana Jamin tidak akan Intervensi.

JAKARTA – WAKIL Presiden Jusuf Kalla angkat
bicara soal upaya Setya Novanto meminta
perlindungan kepada Presiden Joko Widodo
terkait kasus yang menimpanya. Menurut Kalla,
pemerintah tidak bisa mengintervensi proses
hukum yang berjalan. Terlebih, apabila
intervensi yang diminta berdampak negatif.

5. Golkar Wajib Gelar Munaslub.

JAKARTA – TERLEPAS diterima atau tidaknya
gugatan praperadilan Setya Novanto, Partai
Golkar disarankan menggelar musyawarah nasional
luar biasa (munaslub) untuk mencari pengganti
Novanto sebagai ketua umum. Menurut peneliti
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
(Formappi) Lucius Karus, mempertahankan Novanto
sebagai ketua umum bakal menjadi lonceng
kematian bagi partai berlambang beringin itu

Percepat Penanganan Novanto, Partai Golkar Tunggu Praperadilan

1. Percepat Penanganan Novanto, Partai Golkar
Tunggu Praperadilan.

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan kasus korupsi
kartu tanda penduduk elektronik dengan
tersangka Ketua DPR Setya Novanto mesti cepat.
Hal ini terutama dibutuhkan untuk memberi
kepastian hukum kasus tersebut. Pengajar hukum
pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar
Hadjar, mengatakan, KPK tidak boleh ragu untuk
segera merampungkan berkas perkara Novanto dan
segera melimpahkannya ke Pengadilan Tindak
Pidana.

2. Korupsi Dianggap Tak Penting, Sistem Pencegahan
melalui Sekretariat Bersama di KPK Dibangun.

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 60 persen dari 1.200
pelaku usaha yang disurvei Transparency
International Indonesia memersepsikan bahwa
korupsi bukan masalah yang penting. Hal ini
merupakan faktor terbesar penghambat
pemberantasan korupsi di negeri ini dalam
Indeks Persepsi Korupsi 2017 yang disusun oleh
TII. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini.
Transparency International Indonesia (TII)
memaparkan hasil survei Indeks.

3. NARAPIDANA, Pidana Alternatif Kian Mendesak.

JAKARTA, KOMPAS — Penghuni lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara semakin
hari semakin membeludak atau overcrowded.
Secara nasional, tingkat kelebihan penghuni
mencapai 84 persen. Lembaga pemasyarakatan dan
rutan yang idealnya dihuni 123.000 narapidana/
tahanan kini harus menampung 230.000 penghuni.
Melihat kondisi itu, pembentuk undang-undang
didesak untuk segera memikirkan alternatif
pemidanaan selain penjara.

4. PERDAMAIAN, Indonesia Siap Bantu Afganistan.

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul permintaan Majelis
Tinggi Perdamaian Afganistan kepada Presiden
Joko Widodo agar Indonesia membantu mempercepat
penyelesaian konflik di Afganistan, Wakil
Presiden Jusuf Kalla memimpin dialog antara
Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan dan
tokoh-tokoh agama Indonesia. Dalam acara yang
diselenggarakan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu
(22/11), Wapres Kalla menegaskan, Pemerintah
Indonesia siap memfasilitasi pertemuan-
pertemuan antarkelompok.

5. Ulama Bangun Bangsa, Munas Alim Ulama dan
Konferensi Besar NU Dibuka Presiden.

MATARAM, KOMPAS — Musyawarah Nasional Alim
Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di
Mataram, Nusa Tenggara Barat, menurut rencana
dibuka Presiden Joko Widodo, Kamis (23/11)
siang. Pemikiran ulama pada masalah keagamaan
aktual turut menjadi sumbangsih membangun
Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan
berbudaya. Sebagian Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) serta peserta Musyawarah Nasional
(Munas).

PASAL ETIK MENJERAT SETYA

1. PASAL ETIK MENJERAT SETYA.

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat memastikan akan tetap menggelar rapat
konsultasi dengan pemimpin fraksi-fraksi untuk
membahas desakan pencopotan Ketua DPR Setya
Novanto. Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding
mengatakan akan mempertimbangkan berbagai
dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya.

2. Anggaran DPRD Melonjak Rp 219 Miliar.

JAKARTA — Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah DKI Jakarta dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
2018 naik berlipat-lipat dari nilai dalam
plafon anggaran awal. Sebelum dibahas Badan
Anggaran DPRD, anggaran Sekretariat Dewan hanya
Rp 126,9 miliar.

3. Inalum Bidik Saham Rio Tinto di Freeport.

JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium
Persero) atau Inalum membidik saham partisipasi
milik perusahaan tambang Inggris-Australia, Rio
Tinto, di PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat
ini, Rio Tinto menguasai 40 persen saham
partisipasi PTFI. “Kami tertarik untuk membeli
saham partisipasi Rio Tinto,” kata Presiden
Direktur Inalum, Budi Gunadi Sadikin.

4. Survei: Kesadaran Antikorupsi di Kalangan
Pengusaha Masih Rendah.

JAKARTA – Survei Transparency International
Indonesia (TII) menunjukkan bahwa masih banyak
pengusaha di Indonesia yang tidak peduli
terhadap pemberantasan rasuah. Survei yang
dilakukan untuk mengukur indeks persepsi
korupsi itu menyebut sebanyak 58,7 persen
pengusaha membiarkan terjadinya korupsi.

5. Angka Kejahatan Seksual terhadap Anak Melonjak.

JAKARTA — Kasus kejahatan seksual terhadap anak
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Peningkatan signifikan terjadi pada kluster
kejahatan pornografi melalui media online
dan prostitusi. Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), Susanto, menuturkan bahwa
jumlah anak yang menjadi korban pornografi
online secara nasional meningkat dari 107 kasus
pada 2011 menjadi 188 kasus pada 2016.